in

Syarat Sah Suatu Pawiwahan Menurut Hindu

Syarat Sah Suatu Pawiwahan Menurut Hindu


Wiwaha atau Pernikahan adalah Samskara dan merupakan lembaga yang tidak terpisahkan dengan hukum Agama (Dharma). Menurut ajaran Agama Hindu, sah atau tidak sahnya suatu perkawinan terkait dengan sesuai atau tidaknya dengan persyaratan yang ada dalam ajaran Agama Hindu. Suatu perkawinan dianggap sah menurut Hindu adalah sebagai berikut;Perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut ketentuan hukum
Hindu.

Untuk mengesahkan perkawinan menurut hukum Hindu harus
dilakukan oleh pendeta atau rohaniwan dan pejabat agama yang
memenuhi syarat untuk melakukan perbuatan itu.

Suatu perkawinan dikatakan sah apabila kedua calon mempelai telah
menganut Agama Hindu (agama yang sama).

Berdasarkan tradisi yang telah berlaku di Bali, perkawinan dikatakan
sah setelah melaksanakan upacara byakala atau upacara mabiakaonan
sebagai rangkaian upacara wiwaha. Demikian juga untuk umat Hindu
yang berada di luar Bali, sahnya suatu perkawinan yang dilaksanakan
dapat disesuaikan dengan adat dan tradisi setempat.

Calon mempelai tidak terikat oleh suatu ikatan pernikahan atau
perkawinan.

Tidak ada kelainan, seperti tidak banci, kuming atau kedi (tidak pernah
haid), tidak sakit jiwa atau ingatan serta sehat jasmani dan rohani.

Calon mempelai cukup umur, untuk pria minimal berumur 21 tahun,
dan yang wanita minimal berumur 18 tahun.

Calon mempelai tidak mempunyai hubungan darah yang dekat atau
sapinda.
Apabila salah satu calon mempelai tidak memenuhi syarat-syarat tersebut di
atas, maka perkawinan tersebut dikatakan tidak sah atau gagal. Selain itu untuk
legalitas perkawinan berdasarkan hukum nasional, juga tidak kalah pentingnya
agar perkawinan tersebut dianggap legal, sah dan kukuh, maka harus dibuatkan
“Akta Perkawinan” sesuai dengan Undang-undang yang berlaku.
Orang yang berwewenang mengawinkan adalah yang mempunyai status
kependetaan atau dikenal dengan mempunyai status Loka Praya Sraya. Demikian
juga yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan menurut Pasal 23 Bab Iv
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah sebagai berikut;

Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari sumi atau istri
yang bersangkutan.

Suami/Istri

Pejabat berwewenang hanya selama perkawinan belum di putuskan.

Pejabat yang ditunjuk dalam Ayat 1 Pasal 16 Undang-Undang No. 1
Tahun 1974, dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum
secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah
perkawinan ini putus.
Setelah persyaratan perkawinan yang disyaratkan dapat terpenuhi oleh
pasangan suami-istri menurut agama Hindu, kewajiban apakah yang mesti
dilaksanakan oleh ke dua mempelai sebagai suami-istri? Sebelumnya kerjakanlah
soal-soal uji kompetensi berikut ini dengan baik!


Uji Kompetensi:

Syarat apa sajakah yang diperlukan oleh seseorang untuk dapat
melaksanakan perkawinan dengan baik dan benar? Jelaskanlah!

Apabila persyaratan yang ditentukan untuk legalnya sebuah perkawinan
tidak dapat diikuti oleh calon mempelai, apakah yang akan terjadi?
Jelaskanlah!

Bilamana sebuah perkawianan menurut Hindu dapat dipandang sah?
Jelaskanlah!

Buatlah rangkuman tentang perundang-undangan yang berlaku terkait
dengan legal dan tidak legalnya suatu perkawinan!
360 Kelas XI SMA/SMK Kurikulum“13

Buatlah peta konsep yang menggambarkan tentang sahnya suatu
perkawinan yang dilaksanakan oleh calon mempelai! Diskusikanlah
dengan orang tua Anda di rumah!

Written by nandasanjaya38@yahoo.com

I'm blink-182 fan and i'm proud of it. 4505 likes. Just another page about the most awesome band on the planet.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kewajiban Suami, Istri, dan Anak dalam Keluarga Agama Hindu

Pahala Bagi Anak-anak yang Berbhakti Kepada Orang Tua Agama Hindu